Subang, AKUIAKU.Com — PEMBANGUNAN Gedung Kesenian di Subang dan Sumedang dinilai oleh kalangan Parlemen sebagai Pemborosan Anggaran.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid. Pihaknya kecewa setelah melihat dan menyaksikan hasil Pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan tersebut dibangun asal asalan.
“Ini kan, dananya bukan sedikit, mencapai milliaran rupiah,” katanya pada BEREDUKASI.Com, saat meninjau di Ke-Dua Lokasi tersebut, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, Anggaran Dana dari Provinsi Jawa Barat tahun 2019 senilai Rp.6,2 milliar dari ajuan anggaran Rp.33 Miliar. Untuk Gedung Kebudayaan di Subang, tidak memberi manfaat yang berati.
Gedung itu, tambahnya terbengkalai dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Karena dibangun seperti “Kandang Burung Merpati” dan jadi Polemik di masyarakat Subang.
“Kami dari Komisi V baru tahu beberapa hari lalu. Ini sangat memprihatinkan,”ungkapnya lagi.
Ali Rasyid yang merupakan anggota komisi V DPRD Jabar itu, meninjau langsung Ke-Dua Lokasi itu pada Selasa (26/1/2021) bulan lalu.
Pihaknya sangat menyayangkan, karena Anggaran Puluhan Miliar, tidak memberi dampak manfaat bagi Masyarakat.
“Bangunan Gedung Kebudayaan di Sumedang, belum juga diresmikan sudah ambruk. Dan ternyata di Subang juga mengalami persoalan yang sama,” tuturnya.
Sementara itu, Gedung Kebudayaan milik Provinsi Jawa Barat yang ada di kawasan Hutan Kota Ranggawulung, Kabupaten Subang, Jawa Barat tersebut itu. Menjadi perhatian para Budayawan Subang.
Pasalnya pembangunan Gedung tersebut dibuat dari Bambu dan seperti Kandang Burung Merpati.
Diakui Ali Rasyid, banyak hal yang dipertanyakan pihak komisi V. Baik dari awal Desain, Kontruksi, Penganggaran hingga Pembangunan.
“Yang saya tahu alokasi anggaran dari APBD mencapai Rp.33 Miliar. Sekarang dengan kondisi seperti ini baru terpakai Rp.6 Miliar. Dan parahnya Gedung ini masih belum bisa difungsikan,” tuturnya.
Pihaknya menyarankan, perencanaan pembangunan Kebudayaan. Harus melibatkan para Seniman dan Budayawan di Daerah.
Karena, tambahnya, itu penting agar Bangunan Kebudayaan bisa sesuai dengan keinginan Masyarakat setempat. Dalam hal ini Seniman dan Budayawan.
“Jangan sampai bangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dengan nilai Puluhan Miliar sama sekali tidak memberi manfaat bagi Masyarakat,” tandasnya.
Mestinya, tambah Ali, para Seniman dan Budayawan di Saerah dilibatkan dalam proses Perencanaan dan Pembangunan Gedung ini.
Pihaknya akan melakukan pemanggilan Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Untuk membahas persoalan tersebut.
“Ini penting agar ke depan proses Pembangunan itu bisa melibatkan para Seniman dan Budayawan,” pungkasnya. (Ombik).