AkuiAku Medianya Insan Berjiwa Seni
Related Articles
JAKARTA, AKUIAKU.COM — KETUA Umum JPKL (Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan) Roso Daras, menyesalkan pernyataan seorang guru Besar IPB Bidang Pangan yang mengatakan, pelabelan free BPA tidak wajib.
‘Pernyataan itu jelas akan berakibat fatal bagi kesehatan anak-anak Indonesia,’ ujar Roso Daras, kepada wartawan di Jakarta, Senin (07/02/2022).
Roso Daras, juga sekaligus menyayangkan pernyataan tersebut dimuat di beberapa media online. Pada bagian pernyataan itu, bahwa tak ada kewajiban pelabelan BPA di kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).
‘Ini jelas menyesatkan masyarakat,’ paparnya geram.
JPKL, kata Roso, selama ini telah mengkampanyekan kepada masyarakat agar memilih kemasan yang free BPA. Karena BPA terbukti sebagai sumber segala sumber penyakit.
‘Seperti kanker, autis, syaraf dan masih banyak lagi penyakit yang berbahaya,’ terangnya.
Pakar pendidikan Autis, Dr Imaculata sudah menegaskan BPA terbukti sebagai faktor eksternal penyakit autis. Tiap tahun jumlah penderita terus meningkat. Dampak dari salah seorang anak terkena autis itu luar biasa. Banyak rumah tangga bercerai gara-gara punya anak autis.
Ada orangtua bahkan memilih bunuh diri karena mempunyai anak autis. Tidak mudah mempunyai anak autis. Untuk pendidikan anak autis, satu penderita harus ditangani satu orang guru.
‘Apa jadinya kalau Pelabelan Free BPA tidak dilakukan? Mau menambah berapa lagi jumlah penderita autis, kanker, syaraf, lahir prematur ?,’ ujar Roso penuh tanya.
Di sejumlah negara maju sudah melarang penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA. Di Indonesia sudah bagus juga. Botol – botol susu untuk bayi, piring, sendok plastik dan peralatan mainan anak sudah free BPA.
‘Tinggal galon guna ulang yang belum free BPA. Kemasan ini banyak digunakan untuk kemasan plastik AMDK untuk konsumsi keluarga, yang justru pengaruhnya sangat besar,’ kata Roso.
Banyak anak-anak minum susu formula, kata Roso, airnya dari galon guna ulang berbahan polycarbonat dengan kode daur ulang 7 yang mengandung BPA.
‘Itulah jalan masuk BPA ke dalam tubuh bayi,’ ujarnya prihatin.
Lebih jauh Roso menegaskan bahwa JPKL mendukung keputusan BPOM untuk Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, dan berharap segera dilakukan.
Dengan adanya Perubahan Peraturan BPOM ini, kata Roso, anak-anak Indonesia akan terlindungi dari bahaya zat BPA. Apalagi BPOM sebagai regulator telah melakukan penelitian paling mutakhir dengan mengambil sampel secara acak di seluruh Indonesia di tahun 2021 – 2022.
Hasilnya terbukti galon guna ulang yang beredar telah melampaui ambang batas migrasi BPA yang telah ditentukan yaitu 0,6 bpj.
‘Ini jelas membahayakan bagi bayi, balita, dan janin pada ibu hamil yang ke depannya menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, ujar Roso.
Roso Daras lebih tegas mengatakan bahwa apa yang disampaikan guru besar bidang pangan tidak update.
‘Di negara-negara maju sudah tidak menggunakan kemasan polycarbonat lagi. Karena dilarang menggunakan kemasan yang mengandung BPA. Siapa bilang di luar negeri tidak ada pelabelan? Justru wajib ada pelabelan bahwa plastik yang digunakan sudah free BPA,’ ujarnya.
Masih menurut Roso Daras, apa yang disampaikan guru besar itu menggunakan data lama. Sebagai guru besar harusnya mengikuti perkembangan dunia dan peraturan soal pangan dunia.
Batas toleransi 0,6 bpj memang peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Dan JPKL pada mulanya menginisiasi agar isi kemasan tersebut tidak dikonsumsi bayi, balita dan ibu hamil. Sebab mereka kelompok usia rentan terhadap paparan BPA. Mereka harus mengkonsumsi makan dan minum dari wadah yang free BPA.
JPKL menunjuk salah satu laboratorium untuk meneliti migrasi BPA pada galon guna ulang. Ternyata hasilnya jauh di atas ambang batas. Dengan hasil rata-rata 2-4 bpj.
Penelitian ini diperkuat rilis BPOM yang dimuat di sejumlah media nasional yang telah melakukan penelitian dengan sampel lebih besar dan jangkauan lebih luas, yaitu Indonesia di tahun 2021-2022. Hasilnya malah lebih mengerikan. Masuk kategori sangat membahayakan, sehingga perlu dilakukan pelabelan.
‘Harusnya semua pihak kalau untuk kesehatan anak harus dijadikan pertimbangan utama. Jangan sampai atas nama industri harus mengorbankan masa depan Indonesia karena anak-anak terkontaminasi BPA,’ tegas Roso Daras.
Roso juga menegaskan siap mengawal dan mendukung BPOM dalam harmonisasi Perubahan Peraturan BPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. (Eddie Karsito)
